Komunikasi Politik Dua Presiden

"Bagaimana konstelasi politik?" sapa Yanuar, seorang teman yang jadi dosen, tiba-tiba muncul di layar chatting facebook. Saya gak tahu, kenapa dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan itu. Mungkin karena dia masih ingat, selama dua tahun sama-sama kuliah di Magistern Manajemen Komunikasi UI, saya sempat bantu-bantu DPP PKB (itupun lebih karena NU dan Gus Dur) mengelola komunikasi politik dan pemenangan pemilu 2004.


"Waduh malas ngikuti, hehe...," jawab saya mencoba jujur. Saya kira jawaban itu yang sedang dimiliki oleh sebagian besar klas menengah di Indonesia, kecuali yang lagi 'terpaksa' berurusan dengan politik praktis.Menjadi Anggota parlemen, misalnya.

Entah kenapa, saya jadi serius menafsiri penyimpulan itu.
"(Politik kenegaraan nasional) saat ini terlalu kuat: politik pencitraannya. Ilmu komunikasi telah digunakan secara salah," cetus saya sok menjadi pakar komunikasi. Saya yakin Yanuar yang seorang akademisi sudah sangat tahu tentang ini. Tapi biarlah saya harus mengatakannya, itung-itung latihan jadi dosen, hehe.

Hebatnya, Yanuar memberi ruang saya untuk semakin menjadi-jadi. "Lalu siapa yang salah. Mungkinkah kita yg salah," tanya dia.

"Yang salah adalah mereka, yang berbisnis ilmu komunikasi kepada penguasa," jawab saya tegas, sambil membayangkan beberapa intelektual dan (dulunya akademisi) yang kini sedang berbisnis jasa konsultan pencitraan, dan sedang laris manis dibeli para calon penguasa dan (ternyata juga) mereka yang sedang berkuasa.

"Lha iya, (mereka itu) teman kita juga, khan?" kata Yanuar mengkonfirmasi.

Namun, sayang saya tak peduli dengan konfirmasi tulus itu. Saya malah lebih bersemangat mengkritik korps praktisi komunikasi yang telah 'berbisnis haram' itu.

"Mereka sekadar mengkomunikasikan citra penguasa, bukan mengkomunikasikan relasi negara dengan rakyat. Jadinya, penguasa kita takut membuat kebijakan tidak populer, karena khawatir citranya turun. Padahal, 'popularitas' dan pendapat publik, sangat ditentukan oleh agenda setting media dan itu, menurut ekonomi media, content of the media ditentukan oleh who finance them," jawab saya dengan menggebu, sambil membayangkan sedang berhadapan langsung dengan Pak SBY yang didampingi para konsultan komunikasinya, serta para pemiliki media (khususnya TV) nasional.

Lama sekali saya pendam gejolak ini. Bagi saya, SBY tidak setangguh mendiang Gus Dur ketika menjabat Presiden. Jauh sekali. Gus Dur tidak pernah peduli, apakah citranya merosot akibat kebijakan yang beliau ambil. Gus Dur tidak pernah bergeming, walaupun harus berhadapan dengan arus mayoritas dukungan politisi partai dan parlemen. Selama kebijakan yang diambil, menguntungkan rakyat dan berada dalam track visi yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama, maka Gus Dur akan menabrak apapun yang ada di depannya. Intinya, Gus Dur tidak pernah takut jatuh atau dijatuhkan (walaupun akhirnya jatuh juga). Sebab (bagi beliau), kekuasaan bukan untuk dipertahankan, tapi untuk digunakan "melaksanakan kata-kata" (meminjam istilah mendiang Rendra) yang telah beliau dalami puluhan tahun hingga mendapat mandat menjadi Presiden.

Komunikasi Gus Dur, bukan komunikasi pencitraan. Komunikasi Gus Dur adalah komunikasi sebagaimana dimaksud dalam asas dasar komunikasi: Menyampaikan pesan kepada khalayak untuk tujuan kebaikan bersama (mashlahatul ammah), bukan untuk kepentingan 'mempertahnkan kekuasaan' semata. Komunikasi Gus Dur adalah komunikasi 'ala nabi' yang jujur (shiddiq), prosedural (amanah), komunikatif (tabligh) dan cerdas (fathonah). Karena komunikasi Gus Dur adalah komunikasi berbasis ilmu balaghoh dan manthiq, yang digerakkan oleh visi dasar dan kemasyarakatan yang terumuskan jelas. (Sorry kalau terlalu Gusdurian, hiks hiks)

Jauh sekali, dengan para penguasa saat ini. Komunikasi digunakan untuk merebut simpati, mempertahankannya serta melanggengkan kekuasaan. Rakyat sebagai komunikan, dijejali komunikasi yang dangkal, instan, meninabobokan, dan selalu 'serta merta'. Iklan 'Presiden Indomie' (komunikasi indomiesia?) adalah contoh konkrit 'tragedi' komunikasi, dalam hal ini persekutuan media dan konsultan komunikasi dalam penyalahgunaan ilmu komunikasi untuk kepentingan yang 'kurang bijak', faksional, pro penguasa, pro pemilik modal.

"Turut prihatin, Cak!" Jawaban Yanuar ini, telah menyadarkan saya, bahwa saya sedang di depan layar FB, dan tidak sedang berhadapan dengan orang-orang itu.
"Itulah, kalau media juga ikut berpolitik. Yes, exaclty" katanya memberi peneguhan pada diri saya, bahwa masyarakat ilmu komunikasi memiliki PR besar, untuk meluruskan kembali praktik penyalahgunaan yang kini sudah menjadi trend dunia politik kita (*)