hakimjayli.id

RADAR BROMO (25/3) - Anggota Dewan memang bukan anak sekolahan. Namun, kemarin DPRD Kabupaten Pasuruan mendapat rapor tak ubahnya anak sekolah. Rapor itu diberikan oleh Forum Kajian Pasuruan (Forkap). Isinya, dewan mendapat "nilai merah" untuk tiga fungsi utama dewan: legislasi, budgetting , dan controlling . Forkap memberi nilai 5 untuk fungsi legislasi. Sedangkan untuk fungsi budgetting (anggaran) dan controlling (pengawasan), sama diberi nilai 2. "Kalau sampai mencuatnya kasus kasda Rp 74 M, lalu ada Persekabpas dan kasus-kasus lain di Pemkab, sementara dewan tidak tahu, inikan kebacut. Dari sinilah fungsi pengawasan kami berikan nilai 2," terang Udik Suharto, salah satu pengurus Forkap, kemarin. Fungsi budgeting lanjut Udik juga tidak bekerja maksimal. Pembahasan dalam Perda atau APBD yang sampai molor hingga disahkan sampai akhir Januari 2009, menjadikan penyerapan anggaran juga molor. "Dewan juga tidak pernah mempertanyakan kenapa anggaran di satker...

Saya selalu gelisah meramalkan arah demokrasi kita ke depan, khususnya di daerah. High cost, tetapi tercanam low product. Biayanya tinggi luar biasa , tapi hasilnya akan biasa-biasa saja. Itulah ancaman yang sedang menghantui proses politik bangsa yang bernama pemilu. Indikatornya jelas. Masyarakat sudah mulai emoh berpikir panjang tentang ideologi partai. Padahal produk jualan partai adalah ideologi, disamping produk lain yakni kandidat atau caleg. Masyarakat telah menganggap sama semua partai, tanpa beda. visi dan ideologi partai dianggap sebagai hal abstrak yang tak lagi penting. Situasi yang berkebalikan, dengan tujuan diterapkannya sistem multi partai. Kalo semua partai dianggap sama, kenapa harus banyak partai. Atau kalau lebih ekstrim, kalau yang penting caleg, kenapa legislatif tidak dipilih sebagaimana sistem pemilihan perseorangan sebagaimana DPD aja. Kepada kolega di daerah, saya sering ibaratkan partai adalah bus penumpang yang berjalan sesuai dengan trayeknya. Dan caleg ad...